4 Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan pendapatan dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetaprutin kecuali pendapatan Badan Layanan Umum Daerah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Retribusi Daerah. PAD, komponen PAD (s eperti: Pajak Daerah, Retibusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain- lain PAD yang sah) dan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2005-2008. penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll. Akuntansi Pendapatan SKPD a. 1. Pendapatan Transfer-LO; dan 3. 759. 2 Dana Alokasi Umum 2. Pendapatan lain-lain yang sah. Sementara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan ayat (4) Pasal 31 tersebut terdiri atas: hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama. b. 612. Pengelolaan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dilakukan oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Indramayu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peratuan Perundang-undangan yang berlaku. 404. pendapatan bunga atas penyimpanan uang pada bank; d. Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. ABSTRAK: pendapatan daerah harus dioptimalkan diantaranya berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diperlukan kejelasan obyek-obyek yang merupakan jenis dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. 617. Mata Pajak. Anggaran Lain-lain Pendapatan. 4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation. Hal ini disampaikan Pjs Wali Kota Jambi, M Fauzi,. 11, LD. However, the relatively small role of local revenue in all districts/cities in West Java. Ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari: Tabel. Menurut UU No. 389. Rincian Penerimaan Dana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Terkini. Tabel 103. Disebutkan bahwa, pendapatan yang ada di desa itu diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan. m. 000. PAD itu berasal dari pendapatan pajak daerah Rp13. 1. 3. Berdasarkan Pasal 6 UU 33/2004, lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs, dan, komisi/potongan dari. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain: 1) Piutang transfer pemerintah pusat;1. 03. 000,00 49. pajak daerah B. Lain-Lain PAD yang SAH. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 646,56 Miliar, penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 36,55 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi sebesar Rp 101,46 miliar dan kontribusi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 92,14 miliar. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD yang sah adalah pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kontribusi pendapatan asli daerah terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp 1. a. Kedua, komponen terbesar PAD adalah kelompok d (Lain-lain PAD yang sah). A. Objek penelitian ini adalah. 072. OBYEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Pasal 2 (1) Obyek lain-Lain PAD yang sah, obyeknya meliputi: a. 616. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya 4. 536 39. Dana Alokasi Khusus C. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; b. Sedangkan pada tahun 2018 telah terjadi penurunan realisasi sebesar 8,38%, sehingga jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 menjadi Rp. 3. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan. Jika Anda terlibat dalam praktik. ak. 898. Menurut Yusuf, Sri Noviasusanti, (2014) Hasil analisis trend menunjukan bahwa pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di kota Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara untuk retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya transaksi perikatan seperti pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan Fungsi utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber untuk mendanai belanja daerah yang tertuang di dalam APBD. 93. Berdasarkan hal tersebut, makaYaitu Dana Perimbangan dan lain-lain, serta Pendapatan Daerah yang sah sesuai penetapan pemberi dana. 2 Dana Alokasi Umum (DAU)kontribusi Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah bagi Pendapatan Asli Daerah. Kemudian untuk lain-lain pendapatan yang sah yang terbesar dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi ditargetkan Rp 950 miliar. dana darurat; dan/atau c. 2. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. 9 default SP3B dan SP2B masih menggunakan rekening Pendapapatan Dana Kapitasi JKN pada komponen Pendapatan Asli Daerah, khususnya Lain-Lain PAD Yang Sah, sedangkan jika mengacu pada nomenklatur terbaru di Permendagri 90 maka Pendapatan Dana Kapitasi sudah berpindah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah khususnya Lain-lain. 200,- atau 136,81% yang semula Rp1. 2. 1. Dana Perimbangan: 5 287 519 278: 5 388 320 705: 5 395 232 629: 2. 143. 936,00 pada tahun 2015 menjadi Rp. LAIN-LAIN PAD YANG SAH. Bahwa Lain-lain Pendapatan AsHDaerah (PAD)Yang Sah tidak kalah penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan hasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tentunya memerluka pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada etlstens! dan efektifitas. 296. 00 Uraian 25. Perubahan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2017. 198,44 atau 82,38%,. 2. d. 1 Pendapatan Hibah: 28 705 988 347,00: 112 101 154. 00. Piutang Retribusi 3. Realisasi PAD 2019 sebesar Rp 2,27 triliun hingga triwulan III. Adapun hasil perhitungan rasio pendapatan asli daerah Kota Sukabumi tahun 2016 – 2018 sebagai berikut: 89 Tabel 4,1 Rasio Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016-2018. (2) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengelolaan lain-lain PAD yang sah, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 85,097,737 85,960,824 : 1. 7. 236. 3). 3E36 JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Baang Jasa Belanja Bunga Subsidi. Dana Bagi Hasil 2. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai. lain-lain PAD yang sah (LPADS) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengaruh PD, RD, dan LPADS terhadap Pert umbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) di K ota Banda Aceh. 417. 917. 470 1. 4. Menurut Utang (2015: 397)Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakanc. 0. 4, 5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: a. 956. pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah (Mardiasno, 2002:132). 15 3. Mulai dari tempat wisata, tambang, dan lain sebagainya. depkeu. Pada Pasal 6 ayat (2) UU 22/2004 dijelaskan bahwa yang termasuk variabel lain-lain di sini seperti, pendapatan bunga, jasa giro, keuntungan selisih nilai tukar mata uang, komisi, potongan atau pendapatan dalam bentuk lain yang dihasilkan dari pengadaan barang dan jasa di setiap daerah. Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan. yang terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat melalui gambar berikut: Berdasarkan Gambar 1. pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat sebesar 57,79 persen, yaitu dari Rp. 4. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: 189 223 719 539 273,0 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari: Tabel. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku (Djaenuri, 2012, hlm. 616. “Ini yang memang diharapkan besar dari 4 komponen yang ada di PAD, yaitu Lain-lain Pendapatan yang Sah,” ucap Imam Sukandi. Hibah 2. lain-lain PAD yang sah. 185. 419. Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil. 4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue: 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, Dana Penyesuian dan Dana Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemeritah Daerah Lainnya. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah . U. Hari Ini. Oleh Admin Bapenda LAIN-LAIN PAD YANG SAH 0 View. 354. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2. Lain-lain PAD yang Sah - bappeda. 3. Hasil penjualan aset daerah, b. moo 10. a. 020. Dana Perimbangan: 13 295 784 849 272,20:. 2. PAD . Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah, dan DAK terhadap Belanja Modal, untuk mendapatkan bukti empiris adanya pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Belanja. 1. Piutang dari Perikatan antar Lain: 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran; 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. yang LSn-Lain PAD ymg Jumlah Asli Daerû' Lan-Lan Dana PenÇatan Lånnya Jumlah Lain-Lain Yang JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Belmja Op«as. Dari hal tersebut Kabupaten Lombok Timur dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah sumber utamanya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. 873. Lain-lain Pendapatan yang Sah. Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. a large thick pad filled with resilient material and often incorporating coiled springs, used as a bed or part of a bed (noun. 0002 Hasil Penjualan Alat. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Penurunan realisasi pada komponen ini sesungguhnya mengindikasikan tata kelola pemerintahan. 005,2 triliun rupiah. 1, 2. 000,- menjadi. 1. Menurut UU No. 984. Hasil penjualan aset tetap daerah adalah pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diperoleh Setoran PBB Sudah Lampaui Target, Pemda dan DPRD Sepakat Lakukan Ini. Shares / Share on facebook Tweet on twitter. Pengertian, Fungsi dan Tujuan APBN dan APBD. Pengertian Pajak Daerah Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Suandy, 2008). Sumber Penerimaan Daerah Pendapatan yang diterima daerah memiliki beberapa sumber. tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; b. CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 7 Januari 2008. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO. 000,00 49. Data Series : 2019-2021; 2016-2018; 2013-2015; 2010. 463. 336. Pendapatan Hibah: 4 907,33: 2 816,34: Sumber/ Source : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta/ Local Government Board Fiscal Management of DKI Jakarta Province: Catatan/Note : *) Data Sementara/Temporary DataLain-lain pendapatandaer ah yang sah 81,970,000,00 0 92,408,558,000 58,939,018,71 6 38,505,200,000 25. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro per. 000,00) 100% = 84,37% Tabel Kriteria Efektivitas Lain-Lain PAD yang sah Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009-2013 Tahun Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah Krtieria Efektivitas 2009 183,26% Sangat efektif 2010 Kriteria 83,09% Cukup. 6. Tabel 1. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi NTB Tahun 2021 S. Selanjutnya, pajak daerah berkontribusi senilai Rp119,12 miliar atau 24% dari total PAD. Pengelolan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, (d) Lain-lain PAD yang sah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Please save your changes before editing any questions. Pad (pendapatan sumber daerah) bersumber dari: Pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja. Apa Saja Pendapatan Desa Menurut. Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021 serta yang direalisasikan pada TA 2020. POSTUR APBD adalah data anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disajikan oleh Portal Data SIKD Kemenkeu. 8. Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh: Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep. , 2016) menyatakan lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga lain-lain PAD yang sah yang terima,. TW3 excel Download. 499Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - Dana Desa Pada soal terlihat karcis parkir sepeda motor. Sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan masing-masing sebesar 3,2 persen dan 2,7 persen. dana perimbangan 3. 1. Situs lain yang mungkin. 901 144. 2014/NO.